Sejarah Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro secara resmi disahkan pada tanggal 1 Januari 1968 dibawah Fakultas Sosial Politik. Jika diruntut dari sejarah berdirinya Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP sebelumnya pada tahun 1957 pada saat Universitas Semarang sebelum berubah menjadi Universitas Diponegoro, FISIP merupakan fakultas yang bergabung dengan fakultas hukum dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM). FHPM terdiri dari 2 bagian yakni bagian Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Bagian sosial terdapat penjurusan atau konsentrasi Ilmu pemerintahan.
Pada tahun 1961 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 Universitas Semarang diganti menjadi Universitas Diponegoro dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Lalu pada tahun 1968 secara resmi FHM terbagi menjadi 2 fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik. Salah satu tokoh pelopor fakultas dan jurusan di FISIP UNDIP adalah Prof. Sukarjan Hadi Sutikno. Berdasarkan SK Rektor Univeristas Diponegoro No. 8 tahun 1983 Fakultas Sosial Politik diganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.
Sesuai dengan sejarahnya sebenarnya jurusan Ilmu Pemerintahan sudah ada sejak tahun 1957, namun secara resmi menjadi bagian dari dari FISIP UNDIP pada tahun 1968. Lalu pada tahun 2016 jurusan Ilmu Pemerintahan bukan lagi menjadi jurusan namun menjadi program studi Ilmu Pemerintahan dibawah Departemen Politik dan Pemerintahan.
Tujuan awal dibukanya jurusan Ilmu pemerintahan adalah karena kepentingan pemerintah yang membutuhkan sumber daya terlatih untuk menjadi aparatur pemerintah dan sumber daya tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari lembaga pendidikan pemerintah saja. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP memiliki 3 konsentrasi yakni Tata Kelola Pemerintahan, Perilaku Pemerintahan dan Kekuatan Politik Intermediary/Penghubung.
Sasaran
- Pendidikan: Meningkatkan kualitas organisasi Prodi agar mampu menyediakan sumber daya memadai yang meliputi kurikulum, RPS dan bahan ajar yang sesuai dengan substansi ilmu pemerintahan, dosen yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan tenaga administrasi akademik yang mampu mengelola proses pembelajaran dengan optimal.
- Penelitian: Mengembangkan penelitian dengan tema besar “ Demokrasi, Desentralisasi dan Efektivitas Pemerintahan”. Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama memahami tiga aktor besar, yakni negara, korporasi dan organisasi masyarakat dalam memahami demokrasi. Tahap kedua, memahami program dan cara penyusunan program pembangunanan demokrasi dari ketiga para pemangku kepentingan. Tahap keempat, memahami bagaimana para pemangku kepentingan mengimplementasikan program dan menguji apakah program yang diwujudkan sesuai dengan idealisme dan berkontribusi menciptakan proses kebijakan yang demokratis. Tahap kelima, mencari interseksi konsep, program dan implementasi program dan menginovasikan sebuah pelembagaan baru dalam mengkonstruksikan demokratisasi untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu lima tahun dengan melibatkan semua dosen Prodi dan mahasiswa serta tenaga kependidikan. Hasil yang ditargetkan dalam penelitian ini, selain laporan penelitian juga tulisan dalam jurnal penelitian dan policy brief. Kegunaan hasil penelitian akan memberi kontribusi besar terhadap perubahan kurikulum, RPS, bahan ajar dan proses pembelajaran.
- Pengabdian Masyarakat: Melalui hasil penelitian dapat disusun model dan inovasi baru pemberdayaan masyarakat. Hasil inovasi itu ditawarkan kepada para pemangku kepentingan melalui proses pengabdian kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya setiap tahun ditargetkan mengkomunikasikan hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan, baik pada pemerintah, korporasi maupun organisasi sosial. Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa dalam memfasilitasi kegiatan yang ada dalam masyarakat sambil mengintroduksi innovasi baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Ini semua dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Why Study
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa program studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia hanya ada di 4 perguruan tinggi negeri salah satunya di Universitas Diponegoro dan juga satu di dinas pendidikan pemerintah (IPDN). Oleh karena itu sangat banyak peluang pekerjaan yang akan dicapai karena lulusan program studi Ilmu Pemerintahan ini merupakan lulusan yang berkualitas baik.
Alasan mengapa kita harus memilih ilmu pemerintahan fisip undip adalah karena program studi Ilmu Pemerintahan UNDIP memiliki keunggulan dalam proses pembelajarannya berfokus pada Tata Kelola Pemerintahan, Perilaku Pemerintahan dan Kekuatan Politik Intermediary/Penghubung. Dalam konsentrasi Tata Kelola Pemerintahan program studi ini memberikan ilmu mengenai bagaimana menjadi seorang ahli kebijakan yang notabene harus memiliki ilmu yang memadai dan juga membutuhkan kemampuan yang baik. Sedangkan konsentrasi Perilaku Pemerintahan berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk berhubungan dengan partai politik, ormas, kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan.
Oleh karena itu untuk siswa siswi yang bercita – cita ingin bekerja di sektor publik/ pemerintahan sangat cocok memilih program studi Ilmu Pemerintahan ini. Karena sejatinya menjadi pegawai pemerintah itu menjadi pelayan publik yang berarti kita melakukan pekerjaan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita namun juga bermanfaat untuk orang banyak. Lalu untuk yang bercita cita bekerja di sektor organisasi masyarakat sipil (ormas) LSM juga sangat cocok untuk menerapkan ilmu yang didapat di sektor tersebut. Singkatnya, kajian ilmu pemerintah sangat berkaitan erat dengan pemerintahan, rakyat serta hubungan antara pemerintah dengan rakyat.