SEMARANG, 11 November 2025 – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), bekerja sama dengan Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Kemendukbangga/BKKBN Republik Indonesia, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun draf policy brief (ringkasan kebijakan) bertajuk “Akselerasi Penurunan Stunting: Studi Penelitian Wilayah Aceh, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Barat”.

Acara yang bertujuan mempertajam rekomendasi kebijakan ini diselenggarakan pada Selasa, 11 November 2025, pukul 13.00 – 15.40 WIB, bertempat di R. Sidang Senat A Lt. 2 Gd. A FISIP Undip. FGD ini menghadirkan para peneliti, praktisi, dan akademisi untuk membedah temuan lapangan dari empat provinsi kunci.

FGD dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Undip, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, dan Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan BKKBN, Dr. Mahyuzar, M.Si. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi berbasis riset untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.

Temuan Utama: Masalah Data, Koordinasi, dan Akses Pangan

Diskusi terbagi dalam dua sesi yang mengupas berbagai tantangan sistemik. Sesi pertama menyoroti masalah tata kelola kolaborasi dan strategi pemenuhan gizi.

Bangkit Aditya Wiryawan, Ph.D., memaparkan temuan mengenai “Memperkuat Tata Kelola Kolaborasi Multi-Sektor”. Risetnya mengidentifikasi beberapa tantangan utama di lapangan, di antaranya kegagalan konvergensi data, program antar-sektor yang belum sinkron, dan lemahnya kepemimpinan integratif. “Kami merekomendasikan penguatan mandat kepemimpinan dan kewajiban integrasi data, serta sinergi keuangan yang lebih baik,” ujar Bangkit. Sementara itu, Faiz Kasyfilham, M.A., fokus pada “Strategi Inovatif: Akses Pangan Bergizi”. Ia menyoroti adanya diskontinuitas fiskal, fragmentasi SDM, resistensi sosiokultural, hingga mis-targeting bantuan. “Rekomendasi kami mencakup regulasi pembiayaan inovatif dan intervensi regulasi pangan yang didukung edukasi berbasis budaya,” kata Faiz.

Tantangan di Lapangan: Kapasitas TPK dan Koordinasi Pusat-Daerah

Sesi kedua mendalami efektivitas koordinasi pusat-daerah dan kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Hanifa Maylasari, M.Sos., dalam paparannya, menggarisbawahi masalah kapasitas kelembagaan, kemandirian fiskal, dan integrasi data sebagai tantangan dalam koordinasi pusat-daerah. Ia merekomendasikan penguatan tata kelola informasi, skema insentif fiskal, dan adaptasi sosial budaya. Sedangkan Yoga Putra Prameswari, M.A., membahas kinerja TPK. Berdasarkan temuan, regulasi dan struktur TPK sudah cukup baik, namun komitmen di level pelaksana masih minim. “Kinerja TPK sudah baik dalam kolaborasi, tetapi masih terkendala keterbatasan pengetahuan, anggaran, dan jaringan internet untuk aplikasi,” ungkap Yoga. Menariknya, paparan ini juga mengutip testimoni dari Yayasan Cipta Indonesia bahwa stunting bukan hanya masalah kemiskinan, tetapi juga perilaku, karena kerap ditemukan di keluarga kelas menengah atas. Rekomendasi yang diusulkan adalah sosialisasi regulasi secara intensif dan mendorong kesejahteraan TPK yang lebih layak.

Diskusi ini turut diperkaya dengan masukan kritis dari para peninjau, di antaranya Dr. Supratiwi, M.Si., Dra. Puji Astuti, M.Si., Dr. Dewi Erowati, M.Si., Lusia Astrika, M.Si., dan Hendra Try Ardianto, M.A. Para peninjau memberikan catatan penting mengenai perlunya pendalaman analisis di empat daerah studi secara berimbang, sinkronisasi antar-kementerian, dan teknis penulisan policy brief agar lebih tajam dan implementatif.

Acara ini diharapkan dapat menghasilkan ringkasan kebijakan yang komprehensif sebagai masukan strategis bagi pemerintah dalam upaya mencapai target penurunan stunting nasional.