The Department of Politics and Government Science at FISIP Undip Collaborates with Transparency International (TI) Indonesia to Train Students from 6 Campuses on How to Track Officials’ “Shell Companies”

Posted by Web Admin

Guest Lecturer | News

0 Comments(s)

November 27, 2025

Semarang — The Bureaucracy and Governance Expertise Group (KBK), Department of Politics and Government Science at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Diponegoro University (Undip), in cooperation with Transparency International (TI) Indonesia, held an anti-corruption workshop for students entitled “Training on Investigating and Mapping Corruption Actors” on Wednesday, November 26, 2025, at the Student Activity Center Room, Building D, FISIP Undip. The three-hour training, held from 12:30 to 15:30, was attended by students from six universities: Diponegoro University (Undip), Semarang State University (Unnes), Semarang University (USM), Muhammadiyah University of Semarang (Unimus), Walisongo State Islamic University (UIN), and UIN Salatiga.

This training was the follow-up session to the morning’s Public Discussion entitled “Democracy, Policy, and the Future of Civil Space,” featuring three speakers: Danang Widoyoko, Ph.D, Secretary-General of TI Indonesia; Dr. Kushandajani, M.S., lecturer at FISIP Undip; and Zakki Amali, Research Manager at Trendasia.org. Attended by more than 180 students from various study programs, the discussion particularly highlighted the emergence of new potential hotspots for corruption under the administration of President Prabowo Subianto.

After a break following the seminar, the 36 selected participants continued with the training session, led directly by the Transparency International (TI) Indonesia team and assisted by several Government Science lecturers from Undip as facilitators. Notably, the Secretary General of TII, Danang Widoyoko, was present in person to provide a foundational understanding of corruption from multiple perspectives. He gave a comprehensive and easily understood breakdown of the types of corruption, both those regulated by law and those obscured by social norms. He also introduced the Corruption Perceptions Index (CPI), the most widely used instrument by global anti-corruption networks to measure corruption in various countries.

The next session was led by Bagus Pradana, MRDM, a TII researcher, who taught about Beneficial Ownership (BO) mapping. This was the liveliest session, as participants practiced firsthand how to uncover who is really behind a company. “Sometimes, when there’s a company polluting the environment or damaging an area, we don’t know who’s behind it, because often the shares are owned by other companies. Through Beneficial Ownership (BO) analysis, we can find the actual people—not just company names. We can discover the names of officials, businesspeople, even religious figures behind problematic companies,” said Bagus during the session.

Participants were divided into four groups, each competing to find the most influential person behind each company. The training atmosphere was lively, as each group often came up with different results. The exercise was much like finding a needle in a haystack, requiring keen observation and meticulousness to discover who’s behind a company’s “shell,” and even calculate their share of ownership.

At the end of the session, Lisda BR Girsang, a student from the Faculty of Law at Semarang University (USM), said this kind of training was very important and beneficial for students, especially to help them maximize their role as agents of change. “But if possible, I hope the capacity can be increased in the future; so many of my friends did not make it in. I feel lucky, but at the same time, I feel bad for those who weren’t selected,” Lisda said hopefully.

@Government Studies News

SEMARANG, 18 November 2025 – Talk Show diskusi publik dengan topik “Partisipasi Politik bagi Generasi Zilenial dalam Pembangunan Daerah” telah diselenggarakan pada Selasa, 18 November 2025, pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Aula PKM Gedung D, Lt. 1, FISIP Undip. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai Generasi Z dalam proses politik dan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, FISIP Undip dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerjasama dalam acara diskusi publik ini. Diskusi publik diawali sambutan oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Dr. Nur Hidayat, S.Sos., M.Si. yang menekankan potensi Generasi Z sebagai agen perubahan untuk ikut berperan secara signifikan dalam proses pembangunan. Peran dari Generasi Z dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM sebagai keynote speaker. Pradhana menyambut baik kerjasama dengan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki empati sosial yang tinggi. Acara dilanjutkan dengan inti acara, yakni paparan diskusi public yang di moderator oleh Hanifa Maylasari, S.I.P., M.Sos. Narasumber yang hadir diantaranya, berasal dari: Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan BEM Undip yang mengangkat beberapa isu-isu seperti politik digital, representasi generasi Z dalam pembangunan daerah, serta dinamika anak muda dalam mendorong perubahan sosial. Urgensi Partisipasi Politik Gen Z dalam Pembangunan Daerah Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si menyoroti perbedaan generasi Z dari generasi sebelumnya yang ditandai dengan karakteristik seperti keterbukaan terhadap teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, dan senang berekspresi. Padmasari menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki generasi Z dapat membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran politik generasi Z dalam pembangunan daerah, diperlukan adanya forum diskusi, penyusunan gagasan kebijakan. dan kolaborasi lintas sektor. Anak Muda dan Politik Kontemporer Terdapat tiga dinamika utama dalam politik kontemporer yang dijelaskan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan Faiz Kasyfilham, S.I.P., M.A. sebagai narasumber kedua. Tiga dinamika menjadi poin penting untuk anak muda dalam berpartisipasi, diantaranya rekonstruksi stigma sosial melalui pengawalan isu untuk membantah persepsi mengenai anak muda yang dicap apatis dan terputus dengan aktivitas politik, tantangan media sosial yang dapat berujung pada digital fatigue, serta jarak representasi antara kaum muda dan pembuat kebijakan. Pendidikan Politik: Anak Muda dalam Persimpangan Kepentingan Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq sebagai perwakilan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam diskusi publik ini. Menurutnya, gen z memiliki keterkaitan erat dengan kreativitas dan kecepatan digital, sehingga partisipasi yang dihasilkan beralih dari demonstrasi fisik ke jalur digital melalui media sosial yang menjadi sarana utama dalam menumbuhkan kesadaran politik. Aufa menyatakan bahwa generasi Z mengalami persimpangan antara karir sebagai aspek individual dan demokrasi sebagai aspek politik. Mayoritas dari generasi Z saat ini tidak menaruh kepercayaan terhadap sistem politik dan lebih berfokus pada aspek individual yang lebih pasti. Harapan terselenggaranya diskusi publik ini, mahasiswa sebagai generasi muda mampu menjadi penggerak perubahan sosial. Kolaborasi berkelanjutan antara institusi akademik dan pemerintah akan terus dikembangkan untuk mewujudkan partisipasi politik yang bermakna dari generasi muda.

SEMARANG, 18 November 2025 – Talk Show diskusi publik dengan topik “Partisipasi Politik bagi Generasi Zilenial dalam Pembangunan Daerah” telah diselenggarakan pada Selasa, 18 November 2025, pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Aula PKM Gedung D, Lt. 1, FISIP Undip. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai Generasi Z dalam proses politik dan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, FISIP Undip dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerjasama dalam acara diskusi publik ini. Diskusi publik diawali sambutan oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Dr. Nur Hidayat, S.Sos., M.Si. yang menekankan potensi Generasi Z sebagai agen perubahan untuk ikut berperan secara signifikan dalam proses pembangunan. Peran dari Generasi Z dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM sebagai keynote speaker. Pradhana menyambut baik kerjasama dengan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki empati sosial yang tinggi. Acara dilanjutkan dengan inti acara, yakni paparan diskusi public yang di moderator oleh Hanifa Maylasari, S.I.P., M.Sos. Narasumber yang hadir diantaranya, berasal dari: Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan BEM Undip yang mengangkat beberapa isu-isu seperti politik digital, representasi generasi Z dalam pembangunan daerah, serta dinamika anak muda dalam mendorong perubahan sosial. Urgensi Partisipasi Politik Gen Z dalam Pembangunan Daerah Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si menyoroti perbedaan generasi Z dari generasi sebelumnya yang ditandai dengan karakteristik seperti keterbukaan terhadap teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, dan senang berekspresi. Padmasari menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki generasi Z dapat membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran politik generasi Z dalam pembangunan daerah, diperlukan adanya forum diskusi, penyusunan gagasan kebijakan. dan kolaborasi lintas sektor. Anak Muda dan Politik Kontemporer Terdapat tiga dinamika utama dalam politik kontemporer yang dijelaskan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan Faiz Kasyfilham, S.I.P., M.A. sebagai narasumber kedua. Tiga dinamika menjadi poin penting untuk anak muda dalam berpartisipasi, diantaranya rekonstruksi stigma sosial melalui pengawalan isu untuk membantah persepsi mengenai anak muda yang dicap apatis dan terputus dengan aktivitas politik, tantangan media sosial yang dapat berujung pada digital fatigue, serta jarak representasi antara kaum muda dan pembuat kebijakan. Pendidikan Politik: Anak Muda dalam Persimpangan Kepentingan Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq sebagai perwakilan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam diskusi publik ini. Menurutnya, gen z memiliki keterkaitan erat dengan kreativitas dan kecepatan digital, sehingga partisipasi yang dihasilkan beralih dari demonstrasi fisik ke jalur digital melalui media sosial yang menjadi sarana utama dalam menumbuhkan kesadaran politik. Aufa menyatakan bahwa generasi Z mengalami persimpangan antara karir sebagai aspek individual dan demokrasi sebagai aspek politik. Mayoritas dari generasi Z saat ini tidak menaruh kepercayaan terhadap sistem politik dan lebih berfokus pada aspek individual yang lebih pasti. Harapan terselenggaranya diskusi publik ini, mahasiswa sebagai generasi muda mampu menjadi penggerak perubahan sosial. Kolaborasi berkelanjutan antara institusi akademik dan pemerintah akan terus dikembangkan untuk mewujudkan partisipasi politik yang bermakna dari generasi muda.

Nov 19, 2025

SEMARANG, November 18, 2025 – A public discussion talk show on the topic "Political Participation for the Zillennial...

0 Comments

You cannot copy content of this page