Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek membangun infrastruktur pendidikan yang tangguh, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro menyelenggarakan Kelas Internasional secara daring dengan menghadirkan   Assoc. Prof. Dr. Suyatno Ladiqi dari Faculty of Law & International Relations,  Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia,  pada  Selasa, 3 Juni 2025, pukul 09.00–12.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda internasionalisasi kampus melalui program Visiting Professor (VP) yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi global dalam bidang pengajaran, penelitian, dan inovasi akademik. Melalui program ini, FISIP UNDIP berkomitmen untuk memperkuat keterlibatan akademisi internasional, memperluas jejaring, dan mempromosikan dosen-dosen Universitas Diponegoro untuk terlibat dalam kerja sama riset dan pengajaran lintas negara.

Dalam kelas internasional bertajuk “Comparative Electoral and Party Systems in Southeast Asia: The Cases of Indonesia and Malaysia”, peserta diajak memahami dinamika pemilu dan sistem kepartaian di dua negara dengan latar sosial-politik yang khas.

Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian Malaysia dan Indonesia:

Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih  580 anggota DPR, 152 anggota DPD, memilih Presiden dan wakil presiden (Pilpres), serta memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dilaksanakan secara serentak. Selain itu pada waktu yang berbeda, ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta memilih bupati/wakil bupati dan  walikota/wakil walikota. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka (The open-list proportional representation  system), Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak (single non-transferable vote system), Pilpres menggunakan sistem dua putaran (The two-round system), dan Pilkada menggunakan sistem mayoritas sederhana (The First Past The Post system).  Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dan sistem kepartaian multi partai. Banyak partai politik yang mempunyai kekuatan  signifikan, dengan diguanakan threshold 4% Pemilu 2024 meloloskan delapan partai politik di DPR, PDIP memimpin diikuti Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PKS, dan Demokrat.

Pemilu di Malaysia diselenggarakan untuk memilih 222 anggota Dewan Rakyat,  menggunakan sistem mayoritas sederhana  (The First Past The Post system).    Selain itu ada   pemilihan majelis legislatif negara bagian biasanya diadakan secara serentak. Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer dan sistem kepartaian multi partai. Sesuai dengan sistem pemerintahan parlementar yang dianut, partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di Dewan Rakyat memiliki hak untuk membentuk pemerintahan, dengan Perdana Menteri yang dipilih dari anggota parlemen. Beberapa partai politik sering membentuk koalisi untuk mencapai mayoritas di parlemen dan membentuk pemerintahan. Lanskap politik Malaysia dewasa ini menampilkan tiga koalisi besar: Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan Perikatan Nasional. Masing-masing mewakili ideologi berbeda dan memiliki pemimpin terkemuka.  UMNO, PAS, DAP, PKR, Bersatu adalah partai kunci.

Pemilu di Indonesia dan Malaysia masih menghadapai  tantangan maraknya politik uang yang mengancam integritas pemilu.

Perbandingan Praktik Politik Elektoral:

Mahasiswa dibimbing untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam praktik elektoral kedua negara, seperti peran media, etika politik, serta mobilisasi massa berbasis identitas.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, serta dosen dari berbagai universitas mitra. Diharapkan melalui Visiting Professor Lecture Series ini, mahasiswa memperoleh wawasan perbandingan yang luas, mampu berpikir kritis terhadap sistem politik di negaranya sendiri, dan membuka peluang kerja sama akademik lintas negara.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Diponegoro
Email: fisip@undip.ac.id
Phone: + 024 – 7465407