Semarang, 30 Oktober 2025 – Berkolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI), Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip menggelar kuliah umum Menteri HAM RI, Natalius Pigai, serta bertindak sebagai tuan rumah penandatangan Nota Kesepahaman antara antara UNDIP oleh Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. dan Kementerian HAM RI, Menteri Natalius Pigai mengenai kerja sama di bidang HAM terutama mendorong Undip sebagai pelopor kampus dalam optimalisasi di lingkup HAM. Acara tersebut dihadiri tak kurang dari 450 peserta yang terdiri atas mahasiswa program S1, S2, S3, insan media, serta civitas akademika Universitas Diponegoro.

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, selaku tuan rumah, menerima kehadiran Kementerian HAM RI. Di dalam sambutannya, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip mengungkapkan, “Kerjasama antara Universitas Diponegoro dan Kementerian HAM RI, merupakan wujud nyata pemerintah untuk mendukung proses Pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.” Usai sambutan ketua penyelenggara, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama Memorandum of  Understanding.

Melalui penandatanganan tersebut, Undip diproyeksikan menjadi kampus pelopor Pusat Studi HAM serta menginisiasi program magister di bidang yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut, Dekan FISIP UNDIP, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin menyambut baik visi tersebut dengan rencana pendirian Pojok HAM di kampus FISIP. Sementara itu, dalam sambutannya Rektor Undip menyampaikan komitmen universitas sebagai kampus NKRI dan representasi semangat kebangsaan. “Undip sejak awal berdiri berkomitmen menjadi Kampus NKRI. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh anak bangsa, termasuk dari daerah 3T. Kami ingin memastikan mereka punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi di semua fakultas di Undip,” ungkapnya.

Usai sambutan dari Rektor Universitas Diponegoro, rangkaian acara berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman dan pemberian cinderamata. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Kuliah Umum bersama Menteri Hukum dan HAM yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Berbeda dari kuliah umum pada umumnya, sesi kali ini dikemas dalam bentuk dialog terbuka yang interaktif.

Dalam dialog tersebut, Menteri banyak berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari dinamika penegakan HAM, tantangan penyelesaian kasus, hingga langkah konkret pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi seluruh warga negara. Beliau menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah aset paling berharga di muka bumi, dan menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban yang adil. Beliau kemudian mengajak mahasiswa dan civitas akademika Universitas Diponegoro untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan mengedepankan nilai kemanusiaan, baik melalui riset, pendidikan, maupun tindakan nyata di lingkungan kampus dan masyarakat. Ajakan ini juga sejalan dengan upaya penguatan Pusat Studi HAM Undip yang diharapkan menjadi wadah pengembangan pengetahuan, penelitian, dan kolaborasi strategis dalam isu-isu kemanusiaan, sehingga Undip dapat berperan lebih besar dalam mendorong penegakan hak asasi manusia di Indonesia.