Semarang, 12 September 2025 – Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada Jumat (12/9) di Auditorium FISIP Undip. Kegiatan ini diikuti oleh 175 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, serta praktisi media.

Seminar tersebut menghadirkan empat narasumber utama. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyampaikan pandangannya bahwa pemilu tidak boleh direduksi hanya sebagai ajang kompetisi politik. Baginya, pemilu adalah mekanisme penyerahan mandat rakyat yang harus dijaga kesakralannya. “Manipulasi suara adalah pengkhianatan terhadap demokrasi,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa DKPP terus mengawal agar setiap penyelenggara pemilu memegang teguh kode etik sehingga kepercayaan publik tidak terkikis.

Sementara itu, Dr. Nur Hidayat Sardini menyoroti persoalan biaya politik yang kian tinggi dan praktik klientelisme yang masih mewarnai proses elektoral. Menurutnya, hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan merusak legitimasi hasil pemilu. Ia menekankan bahwa integritas KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan fondasi utama. “Jika penyelenggara kehilangan integritas, seluruh proses pemilu akan cacat sejak awal,” ujarnya.

Dari perspektif media, Yogi Arif Nugraha, Pemimpin Redaksi Kompas TV, menegaskan pentingnya jurnalisme independen dalam mengawal demokrasi. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi media di era digital, mulai dari banjir informasi hingga tekanan politik. Menurutnya, media harus berfungsi sebagai watchdog yang tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengedukasi publik dengan informasi yang akurat dan berimbang. “Media memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik tetap sehat, bebas dari disinformasi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu, M. Saleh, ST., M.En, selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, menekankan bahwa peran masyarakat tidak kalah penting dibanding institusi. Ia menyebut tiga pilar utama yang harus diperkuat: pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, dan peserta pemilu yang taat aturan. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, jebakan korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus menghantui jalannya demokrasi. “Demokrasi yang sehat lahir bukan hanya dari  lembaga,  tetapi  juga  dari  warga  negara  yang  sadar  dan  aktif,”  jelasnya.

Selain paparan dan diskusi, seminar ini juga menyinggung data terbaru Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 yang menempatkan skor demokrasi Indonesia pada angka 6,44, masuk kategori flawed democracy. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menegaskan perlunya konsolidasi demokrasi yang lebih serius. Fakta ini menjadi bahan refleksi bersama mengenai posisi Indonesia dalam peta demokrasi global.

Seminar nasional ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga menegaskan peran Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip dalam memberikan kontribusi akademik pada isu-isu strategis bangsa. Dengan menghadirkan perspektif regulator, akademisi, dan media sehingga acara ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.