National Seminar of the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University: Integrity Election Organizers and the Future of Indonesian Democracy

Posted by Web Admin

Guest Lecturer | News

0 Comments(s)

September 12, 2025

Semarang, September 12, 2025 – The Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University, held a National Seminar entitled “Election Organizer Integrity and the Future of Indonesian Democracy” on Friday (September 12) at the FISIP Undip Auditorium. The event was attended by 175 participants , including students, academics, and media practitioners.

The seminar featured four keynote speakers. Heddy Lugito, Chairman of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) , expressed his view that elections should not be reduced to mere political competition. He believes elections are a mechanism for handing over the people’s mandate, the sanctity of which must be maintained. “Vote manipulation is a betrayal of democracy,” he asserted. He also added that the DKPP continues to ensure that all election organizers adhere to the code of ethics to prevent public trust from being eroded.

Meanwhile, Dr. Nur Hidayat Sardini highlighted the increasingly high political costs and clientelism that continue to permeate the electoral process. He argued that this creates inequality in political competition and undermines the legitimacy of election results. He emphasized that the integrity of the General Elections Commission (KPU), Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and Elections Executive Board (DKPP) is a key foundation. “If the organizers lose their integrity, the entire election process will be flawed from the start,” he said.

From a media perspective, Yogi Arif Nugraha, Editor-in-Chief of Kompas TV, emphasized the importance of independent journalism in safeguarding democracy. He highlighted the significant challenges facing the media in the digital era, from information overload to political pressure. He argued that the media must function as a watchdog , not only delivering news but also educating the public with accurate and balanced information. “The media has a responsibility to maintain a healthy public space, free from disinformation, and aligned with the interests of the people,” he said.

Meanwhile, M. Saleh, ST., M.En., Deputy Speaker of the Central Java Regional People’s Representative Council (DPRD), emphasized that the role of the community is no less important than that of institutions. He identified three main pillars that must be strengthened: informed voters, a neutral bureaucracy, and law-abiding election participants.

According to him, without active public involvement, the pitfalls of political corruption and abuse of power will continue to haunt democracy. “A healthy democracy is born not only from institutions, but also from conscious and active citizens,” he explained.

In addition to presentations and discussions, the seminar also touched on the latest Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 data , which places Indonesia’s democracy score at 6.44, categorizing it as a flawed democracy. This figure is a decrease compared to previous years and underscores the need for more serious democratic consolidation. This fact provides a shared reflection on Indonesia’s position on the global democratic map.

This national seminar not only enriched participants’ insights but also emphasized the role of the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University (FISIP), in providing academic contributions to strategic national issues. By presenting perspectives from regulators, academics, and the media, the event is expected to strengthen awareness of the importance

@Government Studies News

SEMARANG, 18 November 2025 – Talk Show diskusi publik dengan topik “Partisipasi Politik bagi Generasi Zilenial dalam Pembangunan Daerah” telah diselenggarakan pada Selasa, 18 November 2025, pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Aula PKM Gedung D, Lt. 1, FISIP Undip. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai Generasi Z dalam proses politik dan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, FISIP Undip dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerjasama dalam acara diskusi publik ini. Diskusi publik diawali sambutan oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Dr. Nur Hidayat, S.Sos., M.Si. yang menekankan potensi Generasi Z sebagai agen perubahan untuk ikut berperan secara signifikan dalam proses pembangunan. Peran dari Generasi Z dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM sebagai keynote speaker. Pradhana menyambut baik kerjasama dengan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki empati sosial yang tinggi. Acara dilanjutkan dengan inti acara, yakni paparan diskusi public yang di moderator oleh Hanifa Maylasari, S.I.P., M.Sos. Narasumber yang hadir diantaranya, berasal dari: Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan BEM Undip yang mengangkat beberapa isu-isu seperti politik digital, representasi generasi Z dalam pembangunan daerah, serta dinamika anak muda dalam mendorong perubahan sosial. Urgensi Partisipasi Politik Gen Z dalam Pembangunan Daerah Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si menyoroti perbedaan generasi Z dari generasi sebelumnya yang ditandai dengan karakteristik seperti keterbukaan terhadap teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, dan senang berekspresi. Padmasari menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki generasi Z dapat membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran politik generasi Z dalam pembangunan daerah, diperlukan adanya forum diskusi, penyusunan gagasan kebijakan. dan kolaborasi lintas sektor. Anak Muda dan Politik Kontemporer Terdapat tiga dinamika utama dalam politik kontemporer yang dijelaskan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan Faiz Kasyfilham, S.I.P., M.A. sebagai narasumber kedua. Tiga dinamika menjadi poin penting untuk anak muda dalam berpartisipasi, diantaranya rekonstruksi stigma sosial melalui pengawalan isu untuk membantah persepsi mengenai anak muda yang dicap apatis dan terputus dengan aktivitas politik, tantangan media sosial yang dapat berujung pada digital fatigue, serta jarak representasi antara kaum muda dan pembuat kebijakan. Pendidikan Politik: Anak Muda dalam Persimpangan Kepentingan Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq sebagai perwakilan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam diskusi publik ini. Menurutnya, gen z memiliki keterkaitan erat dengan kreativitas dan kecepatan digital, sehingga partisipasi yang dihasilkan beralih dari demonstrasi fisik ke jalur digital melalui media sosial yang menjadi sarana utama dalam menumbuhkan kesadaran politik. Aufa menyatakan bahwa generasi Z mengalami persimpangan antara karir sebagai aspek individual dan demokrasi sebagai aspek politik. Mayoritas dari generasi Z saat ini tidak menaruh kepercayaan terhadap sistem politik dan lebih berfokus pada aspek individual yang lebih pasti. Harapan terselenggaranya diskusi publik ini, mahasiswa sebagai generasi muda mampu menjadi penggerak perubahan sosial. Kolaborasi berkelanjutan antara institusi akademik dan pemerintah akan terus dikembangkan untuk mewujudkan partisipasi politik yang bermakna dari generasi muda.

SEMARANG, 18 November 2025 – Talk Show diskusi publik dengan topik “Partisipasi Politik bagi Generasi Zilenial dalam Pembangunan Daerah” telah diselenggarakan pada Selasa, 18 November 2025, pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Aula PKM Gedung D, Lt. 1, FISIP Undip. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai Generasi Z dalam proses politik dan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, FISIP Undip dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerjasama dalam acara diskusi publik ini. Diskusi publik diawali sambutan oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Dr. Nur Hidayat, S.Sos., M.Si. yang menekankan potensi Generasi Z sebagai agen perubahan untuk ikut berperan secara signifikan dalam proses pembangunan. Peran dari Generasi Z dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, S.STP., MM sebagai keynote speaker. Pradhana menyambut baik kerjasama dengan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki empati sosial yang tinggi. Acara dilanjutkan dengan inti acara, yakni paparan diskusi public yang di moderator oleh Hanifa Maylasari, S.I.P., M.Sos. Narasumber yang hadir diantaranya, berasal dari: Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan BEM Undip yang mengangkat beberapa isu-isu seperti politik digital, representasi generasi Z dalam pembangunan daerah, serta dinamika anak muda dalam mendorong perubahan sosial. Urgensi Partisipasi Politik Gen Z dalam Pembangunan Daerah Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si menyoroti perbedaan generasi Z dari generasi sebelumnya yang ditandai dengan karakteristik seperti keterbukaan terhadap teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, dan senang berekspresi. Padmasari menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki generasi Z dapat membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran politik generasi Z dalam pembangunan daerah, diperlukan adanya forum diskusi, penyusunan gagasan kebijakan. dan kolaborasi lintas sektor. Anak Muda dan Politik Kontemporer Terdapat tiga dinamika utama dalam politik kontemporer yang dijelaskan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan Faiz Kasyfilham, S.I.P., M.A. sebagai narasumber kedua. Tiga dinamika menjadi poin penting untuk anak muda dalam berpartisipasi, diantaranya rekonstruksi stigma sosial melalui pengawalan isu untuk membantah persepsi mengenai anak muda yang dicap apatis dan terputus dengan aktivitas politik, tantangan media sosial yang dapat berujung pada digital fatigue, serta jarak representasi antara kaum muda dan pembuat kebijakan. Pendidikan Politik: Anak Muda dalam Persimpangan Kepentingan Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq sebagai perwakilan mahasiswa yang menjadi narasumber dalam diskusi publik ini. Menurutnya, gen z memiliki keterkaitan erat dengan kreativitas dan kecepatan digital, sehingga partisipasi yang dihasilkan beralih dari demonstrasi fisik ke jalur digital melalui media sosial yang menjadi sarana utama dalam menumbuhkan kesadaran politik. Aufa menyatakan bahwa generasi Z mengalami persimpangan antara karir sebagai aspek individual dan demokrasi sebagai aspek politik. Mayoritas dari generasi Z saat ini tidak menaruh kepercayaan terhadap sistem politik dan lebih berfokus pada aspek individual yang lebih pasti. Harapan terselenggaranya diskusi publik ini, mahasiswa sebagai generasi muda mampu menjadi penggerak perubahan sosial. Kolaborasi berkelanjutan antara institusi akademik dan pemerintah akan terus dikembangkan untuk mewujudkan partisipasi politik yang bermakna dari generasi muda.

Nov 19, 2025

SEMARANG, November 18, 2025 – A public discussion talk show on the topic "Political Participation for the Zillennial...

0 Comments

You cannot copy content of this page