Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro secara resmi disahkan pada tanggal 1 Januari 1968 dibawah Fakultas Sosial Politik. Jika diruntut dari sejarah berdirinya Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP sebelumnya pada tahun 1957 pada saat Universitas Semarang sebelum berubah menjadi Universitas Diponegoro, FISIP merupakan fakultas yang bergabung dengan fakultas hukum dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM). FHPM terdiri dari 2 bagian yakni bagian Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Bagian sosial terdapat penjurusan atau konsentrasi Ilmu pemerintahan.

Pada tahun 1961 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 Universitas Semarang diganti menjadi Universitas Diponegoro dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Lalu pada tahun 1968 secara resmi FHM terbagi menjadi 2 fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik. Salah satu tokoh pelopor fakultas dan jurusan di FISIP UNDIP adalah Prof. Sukarjan Hadi Sutikno. Berdasarkan SK Rektor Univeristas Diponegoro No. 8 tahun 1983 Fakultas Sosial Politik diganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

Sesuai dengan sejarahnya sebenarnya jurusan Ilmu Pemerintahan sudah ada sejak tahun 1957, namun secara resmi menjadi bagian dari dari FISIP UNDIP pada tahun 1968. Lalu pada tahun 2016 jurusan Ilmu Pemerintahan bukan lagi menjadi jurusan namun menjadi program studi Ilmu Pemerintahan dibawah Departemen Politik dan Pemerintahan.

Tujuan awal dibukanya jurusan Ilmu pemerintahan adalah karena kepentingan pemerintah yang membutuhkan sumber daya terlatih untuk menjadi aparatur pemerintah dan sumber daya tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari lembaga pendidikan pemerintah saja. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP memiliki 3 konsentrasi yakni Tata Kelola Pemerintahan, Perilaku Pemerintahan dan Kekuatan Politik Intermediary/Penghubung